Tes Wawasan Kebangsaan

Tes Wawasan Kebangsaan

1. Perjanjian Internasional memiliki beberapa tahapan. Perhatikan tahapan-tahapan berikut ini.

1. Negotiatif

2. Clarification

3. Signature

4. Lobbying

5. Ratification

Dari urutan di atas, tahapan yang benar dalam pembuatan perjanjian internasional adalah....

a. 1, 2, dan 3

b. 1, 2, dan 4

c. 1, 3, dan 4

d. 1, 3, dan 5

Jawaban: D

Dalam pembuatan perjanjian internasional, ada 3 tahap atau prosedur yang dilalui, yaitu:

-   Perundingan (negotiation)

-   Penandatanganan (signature)

-   Pengesahan (ratification)

2. Pembukaan UUD 1945 aline keberapakah yang menjadi landasan bagi Politik luar negeri

Indonesia?

a. pertama dan kedua

b. pertama dan ketiga

c. keempat

d. pertama dan keempat

Jawaban: D

Pembukaan UUD 1945 alinea pertama dan keempat merupakan landasan bagi tujuan politik luar

negeri.

3. Asas lus soli atau jus soli merupakan asa yang digunakan suatu negara untuk menentukan

kewarganegaraan seseorang yang berdasarkan atas....

a. asal-usul keturunannya

b. wilayah negara

c. sejarah hidupnya

d. agama yang dianutnya

Jawaban: B

da 2 asas dalam menentukan kewarganegaraan seorang anak yang dianut negara-negara didunia,

yaitu:

- Asas Ius Soli atau jus soli (bahasa Latin untuk "hak untuk wilayah").

- Asas Ius Sanguinis atau jus sanguinis (bahasa Latin untuk "hak untuk darah").

4. Dalam struktur PBB, yang bertugas mengatur organisasi dan administrasi PBB adalah....

a. Sekretariat Jenderal

b. Majelis Umum

c. Dewan Perwakilan Negara

d. Tata Usaha Negara

Jawaban: A

Fungsi Sekretariat ialah :

- Bertindak sebagai kepala PBB, yang mengurusi masalah-masalah keadministrasian organisasi.

- Membawa ke hadapan Dewan Keamanan PBB setiap persoalan yang membahayakan perdamaian

dan keamanan internasional.

- Membuat laporan tahunan dan laporan tambahan kepada Majelis Umum mengenai pekerjaan PBB.

5. Hasil Sidang PPKI pada 18 Agustus 1945, terdapat suatu peristiwa ketatanegaraan yang sangat

penting bagi bangsa Indonesia, yaitu....

a. pembentukan kabinet yang pertama

b. penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

c. penetapan UUD 1945

d. penetapan sistem multi partai

M

Jawaban: C

Sidang PPKI yang dilaksanakan pada 18 Agustus 1945 menghasilkan hal-hal berikut.

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan

oleh BPUPKI, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

6. Yang membedakan bentuk pemerintahan Kerajaan dengan pemerintahan Republik adalah....

a. pengangkatan masa jabatan kepala negara

b. tujuan kekuasaan yang dilaksanakan pemerintah

c. jumlah orang yang memegang kekuasaan tertinggi

d. gaya kekuasaan yang dilaksanakan

Jawaban: A

Yang membedakan bentuk pemerintahan Kerajaan dengan pemerintahan Republik adalah

pengangkatan masa jabatan kepala negara.

Kerajaan diperintah oleh seorang Raja yang memperoleh kekuasaan berdasarkan hak waris dan

seumur hidup. Sementara pemerintahan Republik dipimpin oleh seorang kepala negara yang dipilih

oleh rakyat untuk jangka waktu tertentu.

7. Yang termasuk ke dalam salah satu prinsip Demokrasi Pancasila adalah....

a. menganut asas individualistis

b. perlindungan terhadap hak asasi manusia

c. merupakan khas orang timur

d. menonjolkan hak asasi manusia

Jawaban: B

Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila yaitu :

- Kedaulatan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat

- Kedaulatan rakyat dijelmakan dalam badan-badan perwakilan rakyat

OM

- Pengambilan keputusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat  M

8. Di dalam aturan peralihan pasal 3 UUD 1945, untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden

dipilih oleh....

a. KNIP

b. PPKI

c. BP MPR

d. BPUPKI

Jawaban: B

Pasal 3 aturan peralihan menyatakan bahwa untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih

oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 18 Agustus 1945, PPKI

mengadakan rapat pleno di Pejambon Jakarta (di gedung yang sekarang menjadi Departemen

Kehakiman). Rapat yang dihadiri 27 orang anggota itu Soekarno dan Hatta. Rapat tersebut

menghasilkan 2 keputusan penting, yaitu pengesahan UUD 1945 dan pemilihan Presiden dan Wakil

Presiden.

Adapun Hasil Sidang PPKI 18 Agustus 1945, sebagai berikut:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan

oleh BPUPKI, yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.

Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usul dari Otto Iskandardinata.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

9. Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok Demokrasi Pancasila tercantum dalam....

a. Pembukaan UUD 1945

b. Batang tubuh UUD 1945

c. pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang diamandemen

d. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat

Jawaban: C    H

Istilah negara hukum yang merupakan isi pokok Demokrasi Pancasila tercantum dalam pasal 1 ayat

(3) UUD 1945 yang diamandemen.

M

10. Faktor yang menjadi pendorong berdirinya PBB adalah....

a. ekspansi militer yang semakin meluas dan melibatkan banyak negara

b. gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia

c. munculnya konflik-konflik yang berskala multilateral

d. tidak adanya institusi yang berfungsi sebagai mediator

Jawaban: B

Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia, akhirnya

menjadi faktor yang mendorong lahirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

11. Politik luar negeri Indonesia memiliki sifat bebas aktif. Hal ini berarti bahwa bangsa Indonesia.....

a. ikut serta menciptakan perdamaian dunia dalam pergaulan internasional

b. ikut serta menciptakan ketertiban dunia dan tidak memihak

c. bebas dalam pergaulan internasional dan ikut mewujudkan perdamaian dunia

d. bersikat aktif reaktif dalam pergaulan internasional dan tidak memihak

Jawaban: B    H

Politik luar negeri Indonesia bersifat bebas dan aktif artinya Indonesia bebas menentukan

pandangan dan sikap terhadap masalah masalah internasional, bebas menjalin hubungan dengan

negara manapun dan aktif memperjuangkan tegaknya hak asasi manusia serta aktif menciptakan

tatanan pergaulan internasional yang adil.

12. Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia adalah....

a. Pengadilan Tinggi

b. Mahkamah Agung

c. Pengadilan Negeri

d. Peradilan Militer

Jawaban: B    H

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan, yang dalam

melaksanakan tugasnya terlepas dari pemerintah, Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga

tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan

kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.

13. Coba perhatikan hukum-hukum berikut.

1. hukum adat

2. hukum waris

3. hukum tata negara

4. hukum perorangan

5. hukum keluarga

6. hukum pidana

Dari hukum-hukum di atas, yang termasuk ke dalam hukum perdata adalah nomor....

a. 4, 5, dan 2

b. 3, 5, dan 1

c. 5, 2, dan 6

d. 2, 3, dan 6

Jawaban: A    H

Yang termasuk ke dalam Hukum Perdata adalah sebagai berikut.

-   Hukum waris

-

-

-

Hukum kekayaan

Hukum keluarga

Hukum perorangan

14. Pengadilan tinggi pertama yang dapat ditempuh oleh rakyat untuk mendapatkan keadilan adalah

Pengadilan Negeri. Sementara itu, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung berfungsi sebagai....

a. peradilan perkara berat dan lebih berat

b. peradilan khusus

c. peradilan banding dan kasasi

d. peradilan istimewa

Jawaban: C

Pengadilan Tinggi berfungsi sebagai pengadilan banding

Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan kasasi      M

15. Yang menjadi alasan dari Pemerintah Pusat dalam memberikanLkekuasaan kepada daerah

dengan asas tugas pembantuan adalah....

a. agar daerah turut serta membantu tugas pemerintah pusat

b. pemerintah daerah lebih bertanggung jawab atas daerahnya

c. pemerintah pusat kurang dapat bertanggung jawab atas daerahnya

d. pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusan daerah

Jawaban: D

Pemerintah pusat tidak dapat menyelesaikan semua urusannya di daerah. Tugas pembantuan

diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah karena pemerintah pusat memiliki

keterbatasan dalam menyelesaikan urusan-urusannya di daerah.

16. Pengertian Politik menurut Aristoteles adalah....    .C

a. kemahiran dalam bidang kenegaraan

b. upaya untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki

c. pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat

d. seni mengambil keputusan dan mempengaruhi konstituen

Jawaban: C

Menurut Aristoteles, pengertian Politik adalah pembuatan kebijaksanaan umum untuk masyarakat.

17. Yang termasuk ke dalam pengakuan de jure dari pernyataan di bawah ini adalah....

a. 10 Juli 1947, pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Mesir.

b. 10 Juli 1947, terbentuknya negara Republik Indonesia Serikat oleh Belanda.

c. 27 Desember 1949, pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda.

d 10 Agustus 1945, pengakuan Kedaulatan Republik Indonesia oleh Arab Saudi.

Jawaban: C

Adapun macam-macam pengakuan terhadap suatu negara yaitu:

1) Pengakuan de jure dianggap sebagai pengakuan tingkat tertinggi karena, pengakuanMjure

adalah pengakuan yang diberikan menurut negara yang mengakui, terhadap negara atau

pemerintahan baru yang diakui secara formal sudah memenuhi syarat yang ditentukan hukum

internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional.

2) Pengakuan de facto, yaitu pengakuan yang diberikan oleh suatu negara semata-mata didasarkan

bahwa pemerintah tersebut secara nyata berkuasa diwilayahnya, sudah memenuhi suatu persyarat

yang ditentukan sebagai suatu negara, walaupun negara yang diakui tersebut belum stabil dan

masih diragukan keberlangsungan pemerintahan/negara tersebut.

3) Pengakuan Kolektif, ada dua bentuk pengakuan yaitu pengakuan dalam bentuk deklarasi bersama

oleh sekelompok negara dan pengakuan yang diberikan melalui penerimaan suatu negara baru

untuk menjadi peserta atau pihak ke dalam suatu perjanjian multilateral.

4) Pengakuan Terpisah, pengakuan itu diberikan kepada suatu negara baru namun tidak kepada

pemerintahannya atau sebaliknya pengakuan diberikan kepada suatu pemerintahan baru yang

berkuasa namun tidak kepada negaranya.

5) Pengakuan Mutlak, yaitu suatu pengakuan yang telah diberikan kepada suatu negara baru tidak

dapat ditarik kembali. Institut hukum internasional dalam suatu resolusi yang disahakan pada tahun

1936 menyatakan pengakuan de jure suatu negara tidak dapat ditarik kembali.

6) Pengakuan Bersyarat, yaitu pengakuan yang diberikan kepada suatu negara baru yang disertai

dengan syarat-syarat tertentu untuk dilaksanakan oleh negara baru tersebut sebagai imbangan

pengakuan. Ada dua macam, yaitu pengakuan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum

pengakuan diberikan dan pengakuan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi detelah pengakuan

diberikan.

18. Yang membedakan antara bentuk negara kesatuan dengan negara serikat terletak pada....

a. istem pemerintahannya

b. kedaulatan keluar yang dipegang oleh pemerintah pusat

c. jabatan kepala negara

d. hak untuk mengatur daerahnya (ke dalam)

Jawaban: D

Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh

daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya,

baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya

dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala

negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan,

yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang

berdaulat.

de

Adapun Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negaraM   yang

masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri,

kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat

adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas

melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar

(hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

19. Menurut hukum internasional, wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah....

a. tempat bekerja perwakilan suatu negara

b. wilayah lautan suatu negara

c. lautan bebas milik bersama masyarakat dunia

d. suatu daerah yang ditempati oleh suatu masyarakat

Jawaban: A

Menurut hukum internasional, wilayah yang dianggap sebagai ekstrateritorial adalah tempat bekerja

perwakilan suatu negara.

20. Berikut ini yang menjadi unsur-unsur berdirinya negara secara konstitutif adalah....

a. wilayah, rakyat, dan pengakuan secara de facto

b. rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat

c. rakyat, warga negara, dan pemerintah yang berdaulat

d. rakyat, penduduk, dan wilayah kekuasaan

Jawaban: B

Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan

yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

21. Negara adalah alat masyarakat untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat

tersebut. Pernyataan tersebut merupakan pengertian negara ditinjau dari segi negara sebagai....

a. organisasi politik

b. organisasi kekuasaan

c. organisasi integralistik

d. organisasi kemasyarakatan

bagian

Jawaban: B                M

1. Negara sebagai organisasi kekuasaan

Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara

manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann dan Harold J. Laski.

Logemann menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur

masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya

merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap

sesuai dengan kehendak negara itu.

22. Suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan

Perwalian dari PBB disebut....

a. Negara Berdaulat

b. Negara Mandat

c. Negara Trustee

d. Negara PBB

Jawaban: C

Negara Trustee adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di

bawah Dewan Perwalian dari PBB.

23. Perbedaan antara negara Mandat dengan negara Trustee dapat dilihat pada....

a. luas negara

b. asal usul rakyat

c. pengakuan dari negara lain

d. pengawasannya

Jawaban: D

Perbedaannya pada dewan pengurusan atau pengawasannya.

Negara Mandat adalah negara yang tadinya jajahan negara yang kalah dalam perang dunia I dan

diletakkan di bawah perlidungan pengawasan Dewan Mandat PBB.

Negara Trustee adalah negara yang sesudah perang dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah

Dewan Perwakilan PBB.

24. Suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat

tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan

hukum nasionalnya disebut....

a. Negara Trustee

b. Negara Mandat

c. Negara Uni

d. Negara Protektorat

Jawaban: D

Negara Prorektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih

kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh

untuk menggunakan hukum nasionalnya.

25. Bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang

baik yang disebut dengan istilah nomoi merupakan konsep negara hukum menurut....

a. Plato

b. Aristoteles

c. Machiavelli

d. J.J. Rosseau

Jawaban: A

Pemikiran negara hukum dimulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara

yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah

nomoi. Kemudian ide tentang negara hukum populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi

politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme.

26. Pemerintahan berdasarkan atas dasar konstitusi dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka

disebut....

a. paham absolirisme

b. paham konstitusi

c. paham demokrasi

d. paham consensus

Jawaban: B

Paham konstitusi memiliki makna bahwa pemerintahan berdasarkan atas dasar (konstitusi), tidak

berdasarkan kekuasaan belaka (absolirisme).

27. Berdasarkan Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia, disebutkan hubungan

antar bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu Negara yang meliputi aspek politik,

ekonomi, social budaya dan hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu. Pernyataan

tersebut merupakan pengertian dari....

a. Kedaulatan Bangsa

b. Pelaksanaan Hukum

c. Hubungan Internasional

d. Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Jawaban: C

Menurut Renstra (Rencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia), Hubungan

Internasional adalah Hubungan antar bangsa dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu Negara

yang meliputi aspek politik, ekonomi, social budaya dan hankam dalam rangka mencapai tujuan

nasional bangsa itu.

28. Lembaga social dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental,

periodik atau permanen merupakan wujud dari hubungan internasional secara....

a. individual

b. antar kelompok

c. antar negara

d. khusus

Jawaban: B

Lembaga social dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik

atau permanen merupakan wujud dari hubungan internasional secara antar kelompok.

29. Paham yang mengagung-agungkan bangsa SO memandang renfah bangsa lain

disebut....

a. Chauvinisme

b. Kosmopolitan

c. Intervensi

sendiri dengan

d. show of force               M

Jawaban: A            L

Chauvinisme adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dengan memandang renfah

bangsa lain.

30. Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu Negara dalam hubungannya

dengan Negara dan bangsa lain dinamakan....

a. propaganda

b. show of force

c. kosmopolitan

d. diplomasi

Jawaban: D

Diplomasi adalah Seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu Negara dalam

hubungannya dengan Negara dan bangsa lain.

H

LA

H

AN

SO

.C

OM